Dinas

  1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi kesekretariatan, pencegahan kebakaran, sarana dan prasarana, operasi dan penyelamatan dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional.
  2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
    1. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
    2. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi kesekretariatan, pencegahan kebakaran, sarana dan prasarana, operasi dan penyelamatan dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional;
    3. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
    4. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
    5. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.
  3. Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
    1. menyelenggarakan perumusan, pengaturan kebijakan teknis Dinas yang meliputi kesekretariatan, pencegahan kebakaran, sarana dan prasarana, operasi dan penyelamatan dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi Dinas;
    2. menyelenggarakan perumusan dan penetapan sasaran rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, pencegahan kebakaran, sarana dan prasarana, operasi dan penyelamatan dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan kebijakan umum Dinas dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    3. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), perjanjian kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
    4. menyelenggarakan dan merumuskan rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang meliputi kegiatan inspeksi terhadap ancaman bahaya kebakaran dan bencana lain pada kota ,lingkungan dan bangunan gedung sebagai Rencana Sistem Pencegahan (RSCK) berdasarkan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) dan rencana kegiatan Penanggulangan kebakaran dan bencana lain yang meliputi rencana kegiatan pemadaman kebakaran dan bencana lain serta penyelamatan jiwa dan harta benda sebagai rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK);
    5. penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pencegahan, bidang pemadam kebakaran, bidang penyelamatan dan sarana teknis;
    6. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pencegahan pemadam kebakaran di daerah;
    7. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan bidang pemadam kebakaran di kabupaten berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
    8. menyelenggarakan kebijakan Pemerintah dan Provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pencegahan pemadam kebakaran;
    9. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Dinas;
    10. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan bidang pencegahan kebakaran, sarana dan prasarana, operasi dan penyelamatan serta unit pelaksana teknis sebagai bahan perencanaan pelaksanaan pencegahan pemadam kebakaran;
    11. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan unit pelaksana teknis;
    12. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program bidang Pencegahan pemadam kebakaran di daerah;
    13. menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional bidang pemadam kebakaran;
    14. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
    15. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
    16. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
    17. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
    18. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
    19. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
    20. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rekomendasi Camat;
    21. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
    22. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
    23. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
    24. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas; dan
    25. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  4. Kepala Dinas, membawahkan:
    1. Sekretariat;
    2. Bidang Pencegahan Kebakaran;
    3. Bidang Sarana dan Prasarana;
    4. Bidang Operasi dan Penyelamatan;
    5. Unit Pelaksana Teknis; dan
    6. Kelompok Jabatan Fungsional.
X